HALSEL,Liputan-Malut.com- Kendati Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah boleh melakukan penggalangan dana untuk mendukung tenaga, sarana, dan prasarana, tetapi tidak boleh berupa pungutan terhadap siswa-siswi. Namun, peraturan tersebut tampaknya tidak diabaikan oleh pihak sekolah karena berdalih Mantan Mendikbud, Nadiem Makarim di era Kepemimpinan Presiden Joko Widodo membolehkan adanya partisipasi orang tua peserta didik melalui komite Sekolah.Â
“Di Maluku Utara ini hampir semua sekolah SD, SMP, SMA, SMK, ada iuran partisipasi komite sekolah/orangtua peserta didik sebagai kesepakatan seluruh orang tua murid melalui rapat komite sekolah,”tulis Aco Lambado salah satu pengawas sekolah SMAN di Kabupaten Halmahera Selatan di salah satu laman aku group facebook info Halsel.
Lanjut Aco dalam tulisannya di menanggapi berita di Media Liputan Malut edisi (Senin,10/02/2025) yang di publish disalah satu group itu Aco menambahkan, di Kabupaten Kabupaten Halmahera Selatan besar partisipasi hanya Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), berbeda dengan di Ternate. “Di Halsel, besar partisipasi rata hanya 50 ribu rupiah. Beda dengan di kota Ternate bahkan 100-300 ribu rupiah,”tulis Aco dalam komentarnyaÂ
Karena itu Aco menilai jika partisipasi itu dianggap pungutan liar (Pungli) maka kurang tepat. “Jadi, kalau dibilang Pungli juga kurang tepat, karena Mendikbud ristek, Nadiem Makarim juga membolehkan adanya partisipasi orang tua peserta didik melalui sekolah. Alangkah baiknya ada klarifikasi ke Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan Provinsi sehingga sekolah tidak disalahkan,”pungkas Aco dalam tulisannya di salah satu laman group facebook. (Red)
