HALSEL,Liputan-Malut.com- Desa Lalubi Kecamatan Mafa yang secara administratif masuk di wilayah Kabupaten Halmahera Selatan. Namun, Desa yang berbatasan dengan Kabupaten Halmahera Tengah itu sepertinya terlupakan. Buktinya, selain tidak tersedia jaringan Telkomsel, kerusakan jalan seluas 12 kilo ditambah jembatan yang sudah puluhan tahun tidak diperhatikan oleh Pemerintah Daerah maupun Provinsi Maluku Utara mengakibatkan harga sembakau dan bahan bangunan di Desa itu dijual dengan harga yang tinggi.
Penelusuran redaksi media ini ke Desa yang terisolasi tersebut tampak kerusakan jalan semakin parah dan sulit dilalui warga bahkan komunikasi melalui jaringan Telkomsel pun terputus lantaran tidak tersedianya fasilitas Telkomsel di Desa itu.
Ilham salah satu warga di Desa mengaku masyarakat sangat menderita karena sudah puluhan tahun tidak ada perhatian dari Pemda Halsel dan Pemprov Malut, bahkan kondisi pembangunan Desa yang semakin terpuruk masih saja dimanfaatkan oleh para pembalakan liar dan para pengusaha untuk menebang kayu secara membabi buta yang berakibat fatal karena terjadi banjir besar yang menghantam Desa ketika musim hujan.
Kepala Desa Lalubi, Ari Korompis ketika ditemui media ini dikediamannya mengakui akan hal itu, dia mengaku Desa dibawah kepemimpinannya sudah cukup lama tidak menikmati pembangunan jalan aspal lantaran ruas jalan sepanjang 12 kilo yang belum diaspal ditambah lagi sejumlah jembatan yang belum dibangun, bahkan terjadi ilegal loging yang semakin subur di Desa itu.
“Para pengusaha dengan sesuka hati melancarkan penebangan liar dan membuka usaha jual beli kayu tanpa mengantongi dokumen Resmi. Jadi, kami berharap ada perhatian dari Pemerintah Daerah dan Provinsi karena sudah lama belum ada pembangunan jalan aspal dan sejumlah jembatan sehinga berpengaruh pada harga sembako dan bahan bangunan, diperparah lagi dengan kegiatan kami pemerintah Desa ketika mau berurusan dikecamatan maupun ke Kabupaten sangat tergangu,” Akui Kades
Menurut Kades, Dana Desa maupun ADD dalam satu tahun cukup besar dikelolah Desa itu yakni berada diangka 1 milyar lebih. Namun, Kades mengaku anggaran tersebut hanya mampu membiayai pembangunan jalan Desa, lampu jalan dan gorong gorong sementara jembatan dan kebutuhan jalan tani dan lain lain adalah tangung jawab Pemerintah Daerah.
“Pemerintah Daerah bilang kalau proyek atau pembangunan yang sudah dibangun oleh Pemda maka tidak bisa kami bangun sambungan lagi nanti salah, sehingga anggaran 1 milyar lebih ADD maupun DD hanya difokuskan bangun gorong- gorong, lampu jalan dan jalan Desa,”ujarnya (Maun)
