HALSEL,Liputan-Malut.com- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) lima tahun terakhir ini selalu mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), itu artinya Pemkab Halsel sudah berulang kali meraih WTP dan pencapaian itu patut diapresiasi. Sebab, prestasi ini tergolong langkah karena minim Pemerintah Kabupaten di Indonesia yang mampu meraihnya.
Sekretaris Ika Togale Halsel, Rustam A Side mengatakan, patut diduga laporan keuangan tidak selalu berhubungan dengan sejauh mana manfaat uang yang dibelanjakan tersebut untuk dapat dirasakan masyarakat.
“Nah pertanyaannya, apakah pengelolaan keuangan yang disimpulkan dalam wajar tanpa pengecualian (WTP) itu sudah memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.?? Misalnya, apakah WTP berkorelasi dengan angka kemiskinan. Angka kesejahteraan masyarakat misalnya indeks pembangunan manusia dan sebagainya. Sebab, opini WTP yang diperoleh berulang kali itu dipastikan insentif nya juga sudah ratusan miliar,” ujar Rustam A Side
Menurut Rustam, Kalau sudah bermanfaat, apakah memang APBD penyebabnya. “Kita tahu bahwa banyak daerah yang dapat WTP tapi kepala daerah tersandung kasus korupsi. Jadi, kita patut pertanyakan apa manfaat yang sudah direalisasikan dari insentif WTP kepada masyarakat,” sebut Rustam
Dikatakan, masyarakat menunggu manfaat atas WTP tersebut dalam konteks tingkat kesejahteraan masyarakat Halmahera Selatan maka Pemkab Halsel dibawah kepemimpinan Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim harus melakukan penguatan dari sisi manfaat belanja daerah yang bisa dirasakan masyarakat. Selain itu, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembahasan anggaran agar masyarakat tahu apa yang direncankan Pemkab Halse selama satu tahun.
“Dan selain itu, perlu melakukan langkah efesiensi terhadap belanja yang dianggap belum terlalu penting. Mengutamakan belanja yang dibutuhkan masyarakat ketimbang perjalanan dinas dan sebagainya,” ujar Rustam
Terpisah Sekretaris Daerah, Helmy Surya Botutihe ketika dikonfirmasi Redaksi Liputan Malut kemarin terkait manfaat insentif WTP yang dipertanyakan Sekretaris Ika Togale tidak pernah digubris hingga berita ini diterbitkan. (Red)
