HALSEL,Liputan-Malut.com- Polemik seputar adanya aksi dari di desa oleh masyarakat dan Mahasiswa kepada Pemerintah Desa terkait transparansi dana desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) membuat Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Selatan (Halsel) angkat bicara.
Kepada Redaksi Liputan Malut belum lama ini diruang kerjanya, Kejari Halsel, Fajar Haryowimboku, SH mengatakan, pengelolaan dana di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) sangat rawan karena pihaknya selalu mendapat laporan soal pengelolaan dana desa (DD) dari LSM dan masyarakat. “Dana Desa di Halsel sangat rawan karena banyak laporan kepada Kejari Halsel,”tandasnya
Kendari demikian, Fajar mengaku terkait laporan tersebut pihaknya masih akan berkonsultasi dengan Inspektorat karena lembaga pengawasan dan lembaga auditor interen Pemerintah Daerah yang tentunya tahu soal pengggunaan bahkan penyalagunaan dana desa (DD) di Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel).
“Jadi, soal laporan yang sudah diterima itu kami masih akan koordinasikan dulu dengan Inspektorat,” pungkasnya (Red)
