HALSEL,Liputan-Malut.com– Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Tjahjo Kumolo tentang Penghapusan Honorer tanpaknya menjadi polemik panjang.
Reaksi penolakan dari kalangan honorer K2 (kategori dua) yang belum diangkat menjadi PNS atau Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) makin keras.
Selain Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Provinsi Jambi, Amaden yang mengatakan suasana di lapangan menjadi tidak kondusif karena SE MenPAN-RB tertanggal 31 Mei 2022 tersebut.
Kemudian, Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menjelaskan secara rinci mengenai surat edaran terkait penghapusan tenaga honorer yang rencananya dilakukan pada 2023.
“Saya juga meminta Kementerian PAN-RB memberikan alternatif solusi bagi pegawai di luar status Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tiap instansi, agar mereka tetap dapat bekerja, dikarenakan masih banyak instansi yang mempekerjakan pegawai di luar status PNS dan PPPK untuk memenuhi beban kerja di masing-masing instansi,” kata Bamsoet dalam keterangan tertulisnya, dikutip dari Antara, Jumat 3 Juni.
Protes dan penolakan keras juga dari Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Usman Sidik. Menurut orang nomor satu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Halsel itu mendesak kepada Pemerintah Pusat agar memberikan solusi bukan menghentikan tenaga honorer.
“Saya tegaskan kepada Pemerintah untuk cari solusi terkait Honorer. Kalau pemerintah tidak punya solusi saya tolak edaran Men-PAN RB, Cahyo Kumolo. Sebab, kebijakan itu hanya akan menambah pengangguran dalam kondisi ekonomi yang makin terpuruk dan dampaknya sangat besar,”tegas Usman Sidik (Red)
