HALSEL,Liputan-Malut.com- Aksi penolakan terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Halmahera Selatan kembali dilakukan, Kamis (21/04/2022). Puluhan mahasiswa Halmahera Selatan itu tergabung dalam Aliansi Solidaritas Perjuangan Rakyat Tertindas (Sparta) melakukan aksi dijalan masuk menuju kantor Bupati dan pertigaan jalan menuju Babang.
Salah satu orator Aksi, Alfian Tuisan dalam orasinya menyampaikan, Pemda Halsel harus melakukan evaluasi dalam menghadapi suatu persoalan terutama soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
“Aksi ini dalam rangka mengklarifikasi dan memperjuangkan hak rakyat yang tertindas dan bukan kepentingan pribadi maka kami memintans sikap Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan,”ujarnya
Sementara Ketua Umum HMI Cabang Bacan, Tahirun Mubin mengatqkan kebijakan Pemda Halsel belum berdampak pada kepada rakyat. Buktinya kenaikan BBM berdampak kepada naiknya bahan pokok lain. Kondisi bangsa sangat menyusahkan rakyat. BLT hanya bersifat penyembuhan sementara, bukan sebagai solusi yang ideal.
Menurut nya, para mahasiswa juga sangat menyangkan karena krisis akan solusi dan sibuk menyelamatkan APBN untuk pemindahan ibukota negara yang secara realitas masih rawan terjadi penyelewengan, pemborosan dan malah terjadi praktik KKN daripada menyelamatkan masyarakat Indonesia.
“Kondisi bangsa masalah kenaikan harga BBM berdampak kepada masyarakat Halmahera Selatan. Oleh sebab Aliansi Mahasiswa Pemuda Halsel Menggugat dengan turun ke jalan untuk menyuarakan problem nasional dan problem daerah dengan harapan dapat ditindaklanjuti oleh Pemda Halsel,”tandasnya.
Selang beberapa jam puluhan Mahasiswa itu menyampaikan orasinya, Dua petinggi daerah yakni Bupati Halmahera Selatan Usman Sidik di dampingi Sekretaris Daerah Saiful, Turuy langsung menemui masa aksi. Kedua petinggi daerah itu terlihat duduk bersama di jalan raya bersama dengan para pendemo.
Dalam pertemuan itu, Bupati menyampaikan kepada massa aksi bahwa tuntutan soal pengawasan harga BBM itu pihaknya sudah dilakukan dan sudah mengatur melalui mekanisme. “Kita sudah pasang CCTV di SPBU untuk mengawasi proses pendistribusian BBM, sehingga jika adik-adik mahasiswa bisa memahami hal ini maka mari kita bersama-sama mengawal proses ini. Sebab, yang kita atur adalah alur pendistribusiannya. Masalah harga itu ditetapkan oleh pemerintah pusat atau secara nasional,” tandasnya (Red)
