TERNATE,LiputanMalut.com- Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara Aryanto Wibowo didampingi Satgas Tim Teknis Pengawalan Akuntabilitas Keuangan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara, mengikuti kegiatan video conference (vicon) yang dipimpin Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, Senin sore (11/05/2020) dua hari lalu
Kegiatan ini merupakan rapat rutin mingguan dan pada kesempatan ini dibahas koordinasi terkait dengan Sinkronisasi Data Bansos Tahap 2. Vicon berlangsung pukul 15.30 sampai dengan 17.30 WIT dan diikuti oleh seluruh Perwakilan BPKP.
Pada kesempatan ini Ateh menyampaikan hasil sinkronisasi antara data usulan pemerintah daerah dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang telah dilakukan oleh Tim Teknis Percepatan Penanganan COVID-19 di tiap-tiap perwakilan.
Hasil sinkronisasi ini untuk memetakan kejelasan jumlah masyarakat yang memenuhi kriteria untuk memperoleh penyaluran bansos tahap selanjutnya, bahan evaluasi pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan sekaligus nantinya menjadi basis data untuk BPKP melakukan pengawalan akuntabilitas penyaluran bansos.
Selain itu, data tersebut akan mengurangi risiko pemberian bantuan yang tumpang tindih di lapangan. Dalam hal ini, Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara telah menerima dan menguji data usulan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) dari 6 Kota/Kabupaten sedangkan 4 Kabupaten/Kota belum menyelesaikan pelaporan Data BST.
Selanjutnya, Ateh mengingatkan kepada seluruh Perwakilan BPKP untuk terus melanjutkan identifikasi data penerima bansos dan melaporkan perkembangannya di setiap harinya, termasuk kendala yang dihadapi. Selain itu, Ateh juga menghimbau kepada seluruh Perwakilan yang belum menyelesaikan laporan DTKS tahap I ini untuk segera dikebut penyelesaiannya.
Kepala BPKP ini berpesan kepada seluruh Perwakilan BPKP untuk selalu mendampingi dan memantau kinerja satgas penanganan COVID-19 di daerah dalam menangani sinkronisasi data.
Setelah kegiatan vidcon berakhir, Kepala Perwakilan Aryanto Wibowo menginstruksikan kepada Satgas Tim Teknis untuk segera menghubungi dan meminta data usulan penerima bansos/masyarakat terdampak pandemik COVID-19 ke Kabupaten/Kota yang belum melaporkannya. Aryanto menegaskan bahwa pelaporan data tersebut serta sinkronisasinya dengan DTKS harus sesegera mungkin agar tidak terlambat di tahap selanjutnya. Kegiatan ini berlangsung tetap memperhatikan protokoler kesehatan. (Iswadi)
