TERNATE,Liputan-Malut.com- Maraknya para Oknum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara yang terlibat secara langsung dalam dugaan skandal korupsi Proyek dilingkup Pemprof Maluku Utara mendapat sorotan dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku Utara.
Pembina Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Maluku Utara Said Alkatiri, S.Pd. mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa oknum anggota DPRD Provinsi Maluku Utara yang diduga terlibat dalam skandal korupsi proyek dilingkup Pemprov Malut,” Tegas Said.
Said menegaskan fungsi DPRD seharusnya fokus pada pengawasan bukan terlibat dalam proyek-proyek yang merugikan keuangan negara. Prinsip DPRD yang seharusnya dijalankan adalah bekerja dengan gaji dari uang rakyat untuk melakukan pengawasan, bukan terlibat langsung dalam proyek-proyek yang tidak transparan.
“Pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas publik, LSM LIRA Maluku Utara menekankan pentingnya peran KPK dalam memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Maluku Utara,”Harapnya. (Red).
